Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menanggapi polemik terkait upaya pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, yang saat ini bergulir. Tito menekankan pentingnya mengikuti prosedur yang berlaku dalam proses tersebut.
Tito menyatakan tidak mempermasalahkan adanya usulan pemakzulan yang tengah diproses di DPRD Kabupaten Pati. "Jika ada tuntutan pemakzulan, mekanismenya jelas, yaitu melalui DPR/DPRD. Saya mendengar sudah ada pansus yang dibentuk, mari kita ikuti prosesnya," ujarnya di Jakarta Utara, Kamis (14 Agustus 2025).
Lebih lanjut, Mendagri mengimbau masyarakat untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan anarkis. Tito mengingatkan bahwa Bupati Sudewo telah menyampaikan permintaan maaf dan kebijakan kenaikan tarif PBB-P2 sebesar 250 persen telah dibatalkan. "Mari jaga situasi tetap kondusif. Ingat, aturan tersebut sudah dicabut," tegas Tito.
Sebelumnya, terjadi demonstrasi besar di depan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, pada Rabu (13 Agustus 2025), di mana massa menuntut pengunduran diri Bupati Sudewo.
Aksi tersebut dipicu oleh rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Bupati bahkan sempat menantang masyarakat untuk melakukan demonstrasi.
Saat menemui massa, Sudewo dilempari botol air mineral dan sandal. Akibat kericuhan tersebut, DPRD Kabupaten Pati menggulirkan hak angket. Sementara itu, Bupati Sudewo menolak mundur dari jabatannya dengan alasan dirinya dipilih secara konstitusional oleh rakyat.
