Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan tegas kepada para tokoh berpengaruh, termasuk jenderal TNI, Polri, dan tokoh partai politik, agar tidak melindungi atau mendukung aktivitas penambangan ilegal.
Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD 2025, Prabowo mengungkapkan adanya laporan mengenai 1.063 tambang ilegal yang beroperasi di seluruh Indonesia. Aktivitas ilegal ini berpotensi merugikan negara hingga Rp 300 triliun.
"Saya peringatkan, jangan ada orang besar, orang kuat, jenderal dari mana pun, baik dari TNI, Polri, atau mantan jenderal, yang mencoba melindungi aktivitas ini. Tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat," tegasnya.
Prabowo juga menyerukan dukungan dari seluruh anggota MPR dan partai politik untuk menertibkan tambang-tambang ilegal demi kepentingan rakyat. Ia bahkan mengingatkan anggota partainya, Gerindra, untuk melaporkan jika terlibat dalam praktik ilegal tersebut. "Walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi," ujarnya. Prabowo juga telah menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk menggunakan pasukan dari provinsi lain jika diperlukan, guna menghindari potensi keterlibatan oknum aparat di lokasi tambang ilegal.
Selain masalah tambang ilegal, Prabowo juga menyoroti jutaan hektar perkebunan kelapa sawit yang melanggar aturan dan telah diambil alih kembali oleh negara. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menguasai kembali 3,1 juta hektar lahan sawit dari potensi 5 juta hektar yang dilaporkan melanggar aturan. "Yang sudah jelas melanggar, 3,7 juta hektar, dan dari jumlah itu, 3,1 juta hektar sudah dikuasai kembali," jelasnya.
Prabowo mengungkapkan adanya keputusan pengadilan yang sudah inkrah 18 tahun lalu terkait penyitaan kebun sawit, namun belum ada penegakan hukum yang dilakukan. Ia telah memerintahkan pengambilalihan kebun tersebut oleh negara dan mengerahkan pasukan TNI untuk mengawal proses tersebut, mengingat adanya potensi perlawanan.
