Presiden Prabowo Subianto menyoroti pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pidato terkait RUU APBN 2026 di gedung parlemen. Salah satu fokusnya adalah pemberian tantiem kepada direksi dan komisaris BUMN, yang menurutnya tidak masuk akal.
Prabowo mengungkapkan penugasan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk menata ulang BUMN. Ia juga menekankan perlunya efisiensi jumlah komisaris di setiap perusahaan BUMN.
"Dulu pengelolaannya tidak masuk akal, perusahaan merugi, tapi komisarisnya terlalu banyak," ujarnya.
Langkah tegas diambil dengan menghapuskan tantiem bagi direksi dan komisaris. Tantiem, sebagai bagian keuntungan perusahaan yang diberikan sebagai penghargaan kinerja, dinilai Prabowo sebagai bentuk akal-akalan.
"Saya potong setengah, komisaris maksimal 6 orang. Kalau bisa, cukup 4 atau 5, dan saya hilangkan tantiem," tegasnya.
Prabowo bahkan mengakui ketidaktahuannya mengenai arti tantiem, menganggapnya sebagai istilah asing yang sengaja dipilih agar tidak dipahami masyarakat. Ia menyoroti ketidakadilan pemberian tantiem hingga puluhan miliar rupiah kepada komisaris yang hanya rapat sebulan sekali.
"Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun?" herannya.
Oleh karena itu, Prabowo menginstruksikan Danantara untuk tidak memberikan tantiem jika perusahaan merugi.
"Saya juga perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung bener, jangan untung akal-akalan," tambahnya.
Prabowo secara terbuka mempersilakan direksi dan komisaris yang tidak setuju dengan kebijakan ini untuk mengundurkan diri.
"Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti," tandasnya.
