Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sinyal positif terkait potensi kenaikan gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tahun 2026. Meskipun Presiden Prabowo Subianto tidak secara langsung membahas hal ini dalam nota keuangan yang disampaikan, pemerintah masih mempertimbangkan opsi tersebut.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah akan mencermati kemampuan fiskal (fiscal space) di tahun 2026. Prioritas alokasi anggaran akan difokuskan pada program-program prioritas nasional.
"Untuk gaji, kita juga akan melihat fiscal space 2026 yang tadi mayoritas diisi program-program prioritas nasional," ujarnya saat Konferensi Pers RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Jakarta, Jumat (15/8).
Saat ini, pemerintah masih berpedoman pada kebijakan penerimaan CPNS yang telah disetujui. Koordinasi intensif terus dilakukan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR, Prabowo hanya menyoroti postur fiskal dan beberapa kebijakan untuk tahun 2026, termasuk perbaikan kinerja BUMN melalui pemangkasan jumlah komisaris dan penghapusan tantiem.
Sebelumnya, pengumuman kenaikan gaji PNS seringkali dilakukan pada momen penyampaian nota keuangan, seperti yang terjadi pada tahun 2023 untuk kenaikan gaji di tahun 2024. Pada nota keuangan terakhirnya, Presiden Joko Widodo menyerahkan pengumuman kenaikan gaji PNS kepada presiden terpilih hasil Pilpres 2024, yaitu Prabowo Subianto.
