Ketua DPR, Puan Maharani, menyoroti sejumlah permasalahan yang menjadi keluhan masyarakat belakangan ini. Dalam pidato pembukaan masa sidang DPR, Puan mengangkat isu pemblokiran rekening dormant oleh PPATK serta polemik royalti hak cipta lagu.
DPR memberikan perhatian penuh pada isu-isu yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat. Puan menekankan bahwa fungsi pengawasan DPR akan diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam menangani urusan rakyat dan menjalankan undang-undang.
Selain pemblokiran rekening dormant dan royalti lagu, Puan juga menyoroti beberapa isu lain, antara lain:
- Rencana penertiban kawasan dan tanah telantar oleh negara.
- Pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
- Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis.
- Tata kelola pemberian tunjangan jabatan fungsional tertentu di kementerian/lembaga dan daerah.
- Rencana perubahan pola penyaluran bantuan sosial dari seumur hidup menjadi 5 tahun.
- Perlindungan data pribadi warga negara Indonesia.
- Pelaksanaan putusan MK tentang pendidikan gratis SD dan SMP.
- Sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN).
Puan menambahkan, DPR telah menerima 5.642 laporan pengaduan dari masyarakat dalam satu tahun terakhir. Setiap laporan tersebut telah ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPR, dengan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah secara cepat dan tepat.
