Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan yang mencakup RAPBN 2026. Pidato ini menyoroti program makan bergizi gratis (MBG), Ibu Kota Negara (IKN), pertahanan, dan upaya menurunkan pengangguran. Namun, beberapa pengamat memberikan kritik terhadap poin-poin penting dalam pidato tersebut.
Kritik Terhadap Klaim Keberhasilan MBG
Prabowo membanggakan MBG sebagai investasi terbaik bangsa, dengan mengklaim peningkatan kehadiran dan prestasi anak di sekolah, serta penciptaan lapangan kerja. Alokasi anggaran untuk MBG mencapai Rp335 triliun. Namun, program ini menuai kritik tajam, terutama terkait kasus keracunan yang terus berulang. Kasus keracunan massal terjadi di Sragen dan Sleman.
Ahli gizi masyarakat menyoroti "ketidakberesan" dalam pelaksanaan program, mulai dari supervisi hingga evaluasi. Selain itu, terdapat dugaan penggelapan dana dan distribusi MBG yang tidak sesuai standar.
Data Pengangguran yang Dipertanyakan
Prabowo mengklaim tingkat pengangguran terendah sejak krisis 1998. Namun, pengamat meragukan klaim ini. Definisi pengangguran oleh BPS dianggap problematis karena mereka yang bekerja satu jam seminggu dianggap sudah bekerja. Sebagian besar masyarakat bekerja di sektor informal dengan upah rendah dan tanpa perlindungan sosial. Data ILO menunjukkan Indonesia menempati peringkat kedua negara dengan pengangguran usia muda tertinggi di ASEAN.
Prioritas Pertahanan dan Alokasi Anggaran
Prabowo menekankan pentingnya memperkuat pertahanan di tengah ketidakpastian global. Pemerintah membentuk komando daerah militer baru dan memodernisasi alutsista. Anggaran untuk pertahanan dialokasikan sebesar Rp335.256,8 miliar, dengan alokasi terbesar untuk manajemen, bukan untuk belanja alutsista. Pengamat mengkritik alokasi ini, dengan menilai anggaran manajemen lebih besar karena melibatkan militer di berbagai program utama.
Pengurangan Transfer ke Daerah dan Dampaknya
Prabowo mengumumkan penurunan transfer ke daerah dalam RAPBN 2026. Pengamat khawatir pengurangan ini dapat memicu kenaikan pajak di daerah, seperti yang terjadi di Pati. Masyarakat daerah menjadi korban dengan menanggung pajak yang lebih mahal. Kebijakan ini menunjukkan ego pemerintah pusat dan bertolak belakang dengan semangat desentralisasi fiskal. Ekonom mengaitkan kenaikan pajak dengan utang negara yang membengkak.
Anggaran Pendidikan dan Program Sekolah Rakyat
Anggaran pendidikan meningkat menjadi Rp757,8 triliun, dengan fokus pada Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda. Sekolah Rakyat ditujukan untuk anak dari keluarga miskin ekstrem. Namun, program ini dianggap sebagai bentuk segregasi pendidikan dan dikhawatirkan menimbulkan trauma pada anak. Pengamat pendidikan menekankan pentingnya membenahi sekolah yang ada, peningkatan gaji guru, dan pelatihan guru secara rutin. Kualitas pendidikan di Indonesia stagnan selama 20 tahun terakhir.
Nasib IKN yang Tidak Jelas
Prabowo tidak menyinggung IKN dalam pidatonya. Anggaran yang dialokasikan untuk IKN hanya sekitar Rp500 miliar. Perayaan HUT Kemerdekaan 80 tahun kembali diselenggarakan di Istana Negara di Jakarta.
