Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan apresiasi atas pengamanan aksi demonstrasi warga terhadap Bupati Pati, Sudewo, yang berlangsung aman dan terkendali. Penilaian ini disampaikan setelah Komnas HAM melakukan peninjauan langsung ke Mapolresta Pati.
Dalam kunjungan tersebut, perwakilan Komnas HAM berdialog dengan Kapolresta Pati, Kombes Jaka Wahyudi, beserta jajaran. Fokus utama diskusi adalah evaluasi terhadap prosedur pengamanan yang diterapkan selama aksi unjuk rasa.
Komnas HAM menekankan bahwa unjuk rasa merupakan wujud kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dilindungi undang-undang. Oleh karena itu, aparat kepolisian memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan demonstran, dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Pramono Ubaid, salah satu Komisioner Komnas HAM, mengajukan sejumlah pertanyaan penting terkait pengamanan demo, termasuk penggunaan gas air mata, penanganan massa yang diamankan, dan potensi tindakan kekerasan.
Kombes Jaka Wahyudi menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengendalikan massa dengan cara persuasif. Tindakan tegas seperti penggunaan water canon dan gas air mata baru dilakukan setelah massa dianggap semakin tidak terkendali. Ia juga menegaskan bahwa petugas tidak melakukan tindakan penganiayaan atau pengejaran terhadap demonstran yang diamankan.
Komnas HAM memberikan apresiasi khusus kepada Polresta Pati karena tidak menggunakan senjata api atau peluru karet dalam mengamankan aksi demo. Selain itu, Komnas HAM juga memuji langkah Polresta Pati yang memberikan bantuan medis kepada korban luka dan menanggung biaya pengobatan, serta tidak melanjutkan proses hukum terhadap warga yang sempat diamankan. Tindakan ini dinilai sebagai bentuk komitmen Polresta Pati dalam menghormati hak asasi manusia dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
