Jakarta – Presiden Prabowo Subianto berencana meningkatkan utang negara sebesar Rp781,9 triliun, sesuai dengan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Menurut dokumen RAPBN 2026, pendanaan utang ini akan diperoleh melalui dua metode utama: penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan pinjaman.
"Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp781.868 miliar," demikian bunyi kutipan dari Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026.
Penerbitan SBN akan dibagi menjadi dua kategori, yaitu penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara.
Sementara itu, pinjaman akan diperoleh melalui dua cara: pinjaman dari luar negeri dan pinjaman dalam negeri.
Dokumen tersebut juga mencantumkan data penarikan utang dalam beberapa tahun terakhir. Rencana utang untuk tahun 2026 ini akan menjadi yang tertinggi sejak masa pandemi Covid-19.
Pada tahun 2021 saat pandemi, pemerintah menarik utang sebesar Rp870,5 triliun. Kemudian, pada tahun 2022 sebesar Rp696 triliun, tahun 2023 sebesar Rp404 triliun, dan tahun 2024 sebesar Rp558,1 triliun. Untuk proyeksi tahun 2025, utang pemerintah diperkirakan mencapai Rp715,5 triliun.
Menteri Keuangan menegaskan bahwa penarikan utang akan dilakukan secara hati-hati. Pemerintah akan lebih mengutamakan penarikan utang dari sumber-sumber dalam negeri.
"Kita akan menggunakan terutama sumber utang dalam negeri untuk menjaga keamanannya," ujarnya dalam sebuah konferensi pers mengenai RAPBN 2026.
Ia juga menambahkan bahwa rasio utang Indonesia terhadap PDB tetap stabil dalam tiga tahun terakhir, yaitu sekitar 39,96 persen.
