Aktor sekaligus musisi, Didi Riyadi, mengungkapkan kekesalannya terkait pengelolaan keuangan di apartemen tempat tinggalnya. Ia menyoroti sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan dana warga yang dilakukan oleh pengurus apartemen.
Pemicunya adalah kenaikan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang melonjak drastis hingga 54% tanpa disertai penjelasan yang memadai. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan di antara para penghuni apartemen.
"Para warga sepakat untuk menyegel kantor manajemen. Kami menduga di sana tersimpan dokumen-dokumen penting yang dapat mengungkap bukti-bukti yang kami butuhkan," ujar Didi Riyadi.
Didi, yang juga dikenal sebagai drummer grup band Element, menambahkan bahwa dari hasil pengawasan sementara, ditemukan indikasi aliran dana yang mencurigakan. Sistem transaksi yang digunakan pun dinilai sudah ketinggalan zaman.
"Tim pengawas menemukan banyak kejanggalan dalam lalu lintas keuangan. Di era digital ini, masih saja ada transaksi yang dilakukan dengan sistem tarik setor," ungkapnya.
Selain itu, muncul pula dugaan penyelewengan dana dan penyalahgunaan jabatan oleh pengurus apartemen. Hal ini semakin memicu kemarahan warga.
"Ada dugaan penyelewengan dana warga dan penyalahgunaan jabatan oleh struktur pengurus apartemen," lanjut Didi Riyadi.
Menurutnya, inti permasalahan terletak pada peran pengurus dan pengawas yang seharusnya memberikan pelayanan kepada warga, bukan sebaliknya.
"Kami tidak mendapatkan penjelasan yang jelas. Inilah yang memicu konflik antara warga dan pengurus," jelasnya.
Didi Riyadi menekankan pentingnya transparansi dari pihak pengelola apartemen. Kenaikan IPL yang mencapai lebih dari separuh biaya sebelumnya bukanlah hal sepele dan harus dijelaskan secara rinci dan terbuka.
"Harus ada transparansi dan akuntabilitas. Penjelasan terkait kenaikan IPL 54% harus diberikan secara terang benderang kepada seluruh warga," tegasnya.
Hingga saat ini, warga merasa penjelasan yang mereka terima belum memadai. Mereka hanya diberitahu soal kenaikan IPL tanpa detail mengenai alasan dan perhitungannya.
"Kami sebagai warga tidak mendapatkan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai hal itu," pungkasnya.
