Menteri Luar Negeri Mesir baru-baru ini menyampaikan penolakan keras terhadap gagasan "Israel Raya" yang digaungkan oleh sejumlah pejabat Israel. Penegasan ini disampaikan saat kunjungan ke perbatasan Rafah, yang menjadi jalur utama bantuan ke Jalur Gaza yang sedang diblokade.
Mesir secara tegas menolak segala bentuk pengusiran warga Palestina dari Gaza. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas komentar Perdana Menteri Israel yang merasa terikat dengan visi "Israel Raya," sebuah konsep yang mengacu pada perluasan wilayah Israel yang mencakup wilayah-wilayah di sekitarnya.
Selain menolak gagasan "Israel Raya," Mesir juga menyoroti pembatasan yang dilakukan Israel terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Mesir menyatakan kesiapannya untuk meningkatkan volume bantuan ke Gaza segera setelah pembatasan tersebut dicabut.
Saat ini, Mesir bersama Qatar aktif berperan sebagai mediator dalam upaya mencapai gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel. Usulan gencatan senjata selama 60 hari yang diajukan oleh utusan AS menjadi dasar negosiasi.
Mesir menegaskan posisinya yang teguh dan tidak berubah terkait isu Palestina, menolak segala kebijakan yang bertujuan melikuidasi perjuangan Palestina. Mesir juga akan menghadiri pertemuan darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jeddah, Arab Saudi, untuk membahas situasi di Jalur Gaza.
Konflik di Gaza telah menyebabkan puluhan ribu warga Palestina tewas dan mengakibatkan kehancuran serta krisis kemanusiaan yang parah. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) bahkan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk sejumlah pejabat Israel atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Israel juga menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional atas tindakannya di Gaza.
