SYDNEY – Australia mengambil tindakan tegas dengan melarang masuk Simcha Rothman, seorang politisi Israel yang dikenal karena pandangan ekstremisnya. Rothman, yang dijadwalkan untuk melakukan tur pidato di Melbourne dan Sydney, tiba-tiba visanya dicabut sehari sebelum kedatangannya.
Rothman, seorang anggota Knesset, dikenal karena retorikanya yang provokatif. Dia pernah menyebut anak-anak Palestina di Gaza sebagai musuh dan menyerukan kontrol penuh Israel atas Tepi Barat yang diduduki. Dukungannya terhadap rencana pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza juga menjadi sorotan.
Tur Rothman, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Yahudi Australia (AJA), bertujuan untuk menunjukkan solidaritas dengan komunitas Yahudi Australia. AJA mengklaim bahwa komunitas Yahudi di Australia mengalami antisemitisme yang belum pernah terjadi sebelumnya dan merasa diabaikan oleh pemerintah Australia.
Namun, Dewan Yahudi Australia yang progresif menyuarakan kekhawatiran, menganggap kunjungan Rothman sebagai upaya untuk meningkatkan dukungan bagi pemerintah Israel.
Menteri Dalam Negeri Australia, Tony Burke, mengonfirmasi penolakan visa Rothman dan menyatakan bahwa ia tidak dapat mengajukan permohonan visa lagi selama tiga tahun ke depan. Burke menegaskan bahwa Australia tidak akan menerima orang yang menyebarkan kebencian dan perpecahan. Keputusan ini didasarkan pada pernyataan Rothman di media sosial dan penyangkalan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Israel di Gaza.
Sebelumnya, Burke juga telah melarang tokoh-tokoh kontroversial lainnya seperti Kanye West, Khaled Beydoun, dan Ayelet Shaked untuk memasuki Australia. Pemerintah Australia khawatir kehadiran Rothman dapat mendorong kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.
Menanggapi larangan tersebut, Rothman menuduh Australia melakukan "anti-Semitisme yang terang-terangan". Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, juga mengecam keputusan tersebut sebagai "noda sejarah" dan "aib bagi pemerintah Australia".
Langkah Australia ini diambil di tengah konflik Israel-Palestina di Gaza, yang telah menyebabkan ribuan korban jiwa dan kerusakan parah. Beberapa kelompok hak asasi manusia terkemuka bahkan menyebut konflik ini sebagai genosida.
