Canberra – Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menunjukkan sikap tenang menanggapi kritikan tajam yang dilontarkan oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, terkait keputusan Australia untuk mengakui negara Palestina. Albanese menegaskan bahwa dirinya selalu memperlakukan para pemimpin negara lain dengan hormat.
Sebelumnya, Netanyahu mengecam Albanese dan menyebutnya sebagai "politisi lemah yang mengkhianati Israel" serta "menelantarkan warga Yahudi di Australia". Komentar pedas ini muncul setelah Australia mengumumkan rencananya untuk mengakui negara Palestina di forum PBB mendatang.
Menteri Dalam Negeri Australia, Tony Burke, memberikan tanggapan keras dengan menyindir Netanyahu bahwa kekuatan tidak diukur dari jumlah orang yang bisa dibom atau jumlah anak yang dibiarkan kelaparan.
Albanese memilih untuk tidak membalas serangan verbal Netanyahu secara langsung. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak menganggap hal tersebut sebagai urusan pribadi dan selalu berinteraksi dengan para pemimpin negara lain secara diplomatis. Albanese juga menyebutkan bahwa Netanyahu pernah melontarkan pernyataan serupa terhadap pemimpin negara lainnya.
Ketegangan antara Australia dan Israel semakin meningkat setelah Canberra mengumumkan rencananya untuk mengakui negara Palestina. Netanyahu mengklaim bahwa Albanese akan diingat sebagai politisi lemah yang mengkhianati Israel dan meninggalkan warga Yahudi di Australia.
Albanese mengungkapkan bahwa ia telah memberitahu Netanyahu tentang keputusan Australia untuk mendukung negara Palestina sebelum pengumuman resmi dilakukan. Ia juga memberikan kesempatan kepada Netanyahu untuk menawarkan solusi politik alternatif.
Selain isu pengakuan Palestina, hubungan kedua negara juga memburuk setelah Australia mencabut visa anggota parlemen Israel, Simcha Rothman, karena khawatir pidatonya akan memicu perpecahan. Sebagai balasan, Israel mencabut visa perwakilan Australia untuk Otoritas Palestina. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menyebut langkah ini sebagai respons atas keputusan Australia untuk mengakui ‘negara Palestina’ dan penolakan Australia untuk memberikan visa kepada sejumlah tokoh Israel.
