Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyoroti kesenjangan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) yang masih menghantui wilayah pedalaman di enam kabupaten/kota. Kebutuhan akses internet masyarakat yang tinggi tidak sebanding dengan pembangunan BTS yang ada.
Kondisi ini menyebabkan masyarakat di pelosok kesulitan mengakses jaringan internet, padahal akses tersebut sangat penting untuk kemajuan bangsa. Elisa Kambu menekankan pentingnya mengubah paradigma pembangunan infrastruktur digital, dengan memulai dari timur, mengingat matahari terbit dari sana.
Ia juga mengingatkan bahwa wajah Indonesia tercermin dari daerah pinggiran seperti Papua yang memiliki status Otonomi Khusus. Kebijakan pembangunan, termasuk infrastruktur digital, harus mempertimbangkan tingkat kesulitan geografis, bukan hanya jumlah penduduk. Meskipun jumlah penduduk sedikit, tantangan geografis di Papua jauh lebih kompleks dibandingkan daerah lain.
Gubernur berkomitmen untuk memperluas akses internet hingga ke desa-desa terpencil, sebagai upaya meningkatkan daya saing generasi muda di era globalisasi. Konektivitas digital bukan hanya soal komunikasi, tetapi juga gerbang untuk pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial budaya di Papua Barat Daya.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan penyedia layanan telekomunikasi untuk memperluas jaringan internet. Selain itu, literasi digital dan kebijakan keamanan digital juga menjadi fokus utama untuk melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan teknologi.
Dengan konektivitas yang lebih baik, Papua Barat Daya diharapkan dapat keluar dari keterisolasian wilayah, memperkuat pertahanan dan keamanan, serta mempercepat pelayanan publik.
