Persetujuan akhir atas rencana pembangunan permukiman Israel di wilayah sengketa Palestina telah disahkan oleh Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich. Proyek permukiman yang dikenal dengan nama E1 ini menuai kecaman keras dari berbagai pihak.
Smotrich menyatakan bahwa pembangunan E1 adalah realisasi janji yang telah lama tertunda dan secara efektif menghapus opsi negara Palestina dari meja perundingan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, mengutuk keras keputusan tersebut, menekankan dampak negatifnya terhadap solusi dua negara. PBB menyerukan kepada pemerintah Israel untuk menghentikan seluruh aktivitas pembangunan permukiman.
Kementerian Luar Negeri Palestina juga menyampaikan kecaman serupa, menyoroti bahwa E1 akan mengisolasi komunitas Palestina di wilayah tersebut dan merusak prospek solusi dua negara. Kecaman juga datang dari negara-negara seperti Inggris dan Jerman.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belum memberikan komentar langsung mengenai proyek E1. Namun, dalam kunjungannya baru-baru ini ke Ofra, permukiman Tepi Barat lainnya, Netanyahu sempat menyatakan komitmennya untuk memperkuat kontrol Israel di Tanah Israel dan mencegah pembentukan negara Palestina. Ia mengklaim bahwa janji-janji yang dibuatnya 25 tahun lalu telah terpenuhi.
Situasi ini semakin memperkeruh hubungan antara Israel dan Palestina, serta memicu kekhawatiran internasional terkait masa depan perdamaian di kawasan tersebut.
