Pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk di Polandia menghadapi tuduhan serius dari oposisi konservatif terkait penyalahgunaan dana pemulihan COVID-19 yang berasal dari Uni Eropa (UE). Dana yang seharusnya disalurkan untuk membantu usaha kecil di sektor perhotelan dan restoran setelah pandemi, diduga diselewengkan untuk kepentingan yang tidak semestinya.
Partai Hukum dan Keadilan (PiS), partai oposisi terbesar di Polandia, menyebut skandal ini sebagai "Skandal besar". Mereka menuding adanya penyimpangan anggaran yang signifikan. Kejaksaan Eropa (EPPO) pun telah memulai penyelidikan atas kasus ini.
Polandia menerima dana pemulihan pandemi dari UE senilai total 59,8 miliar euro, terdiri dari hibah 25,3 miliar euro dan pinjaman berbunga rendah 34,5 miliar euro. Fokus utama tuduhan adalah alokasi dana sebesar 1,2 miliar zloty yang seharusnya untuk mendukung usaha kecil di sektor perhotelan dan restoran. Oposisi menuding sebagian dari dana yang telah dicairkan, sekitar 110 juta zloty, telah disalahgunakan.
Media yang berafiliasi dengan PiS melaporkan bahwa dana tersebut justru digunakan untuk membiayai hal-hal seperti kapal pesiar, sauna, solarium, perabot kantor baru, lapangan tembak virtual, kursus permainan kartu daring, bahkan kegiatan di klub dewasa. Mereka juga menuduh koalisi partai pemerintahan, termasuk PM Donald Tusk, turut terlibat dalam penyimpangan ini.
Politisi PiS mendesak pembentukan tim khusus kejaksaan untuk menyelidiki kasus ini secara mendalam. Mereka menuntut pertanggungjawaban Tusk, dengan menyatakan bahwa perdana menteri tidak bisa lepas tangan dari skandal ini.
Selama kampanye pemilu, Tusk berjanji untuk memastikan Polandia menerima dana Uni Eropa yang sebelumnya diblokir oleh Komisi Eropa akibat pelanggaran hukum oleh pemerintahan PiS. Meskipun belum sepenuhnya memulihkan hukum di Polandia, Tusk berhasil meyakinkan Brussel untuk mencairkan dana tersebut.
Dana pemulihan ini telah memberikan kontribusi positif bagi ekonomi Polandia selama 18 bulan terakhir. Namun, skandal ini telah mencoreng citra pemerintahan Tusk.
Menanggapi tuduhan tersebut, Tusk menegaskan tidak akan mentolerir penyalahgunaan dana bantuan Corona. Ia mengklaim bahwa pemeriksaan awal tidak menemukan bukti korupsi atau penyalahgunaan dana, melainkan lebih kepada "pengelolaan dana yang kurang teliti." Tusk juga mengisyaratkan kemungkinan adanya perubahan posisi menteri, meskipun Menteri Dana Pembangunan dan Kebijakan Regional, Katarzyna Pelczynska-Nalecz, masih menjabat.
Tusk balik menuding PiS bertanggung jawab atas skandal ini. Ia menjelaskan bahwa pemerintahan sebelumnya memberikan waktu yang sangat singkat bagi kabinetnya untuk mengalokasikan dana kepada perusahaan-perusahaan Polandia. Akibatnya, kementerian yang dipimpin oleh Pelczynska-Nalecz melonggarkan prosedur agar masyarakat dapat memperoleh dana bantuan dengan cepat.
Pencairan dana untuk sementara waktu dihentikan. Kementerian berjanji akan meninjau kembali seluruh dokumen kontrak untuk memastikan kesesuaiannya dengan kriteria UE. Ada juga kemungkinan penarikan kembali dana bantuan jika ditemukan hal yang mencurigakan dalam realisasinya.
Presiden Polandia, Karol Nawrocki, juga menyuarakan keprihatinannya atas skandal ini. Ia menyatakan bahwa rakyat Polandia berhak marah ketika uang publik dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Nawrocki, seorang politisi sayap kanan, secara terbuka menyatakan keinginannya untuk menjatuhkan pemerintahan Tusk sebelum pemilihan parlemen mendatang pada tahun 2027.
