Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai representasi rakyat, bertugas menyalurkan aspirasi dan memastikan kebijakan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Namun, beberapa waktu belakangan, sejumlah pernyataan anggota DPR justru menuai kontroversi dan kritikan pedas dari masyarakat. Apa saja pernyataan kontroversial itu?
Tunjangan Rumah Rp50 Juta: "Make Sense"?
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menjadi sorotan terkait tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan. Menurutnya, angka tersebut "make sense" mengingat anggota DPR tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas dan harus menyewa rumah di sekitar Senayan. Alasan lain, anggota DPR merasa tidak nyaman jika harus tinggal di kos-kosan.
Pernyataan ini menuai kecaman karena dianggap tidak berempati dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. Netizen menilai, tunjangan sebesar itu ironis mengingat banyak rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok.
Macet dari Bintaro, Alasan Bela Tunjangan
Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Nafa Urbach, turut membela tunjangan rumah tersebut. Ia beralasan, tunjangan tersebut dibutuhkan agar anggota DPR bisa menyewa rumah dekat kantor dan tidak terhambat kemacetan. Ia mencontohkan dirinya yang tinggal di Bintaro dan sering terjebak macet saat menuju Senayan.
Pernyataan ini dianggap tidak sensitif terhadap realita banyak pekerja yang harus menempuh jarak jauh dengan transportasi umum yang padat setiap hari. Netizen menyindir Nafa Urbach dan menyarankan untuk mencoba transportasi publik seperti pekerja lainnya.
Gaji PNS Tidak Naik: Rakyat Sedang Susah?
Anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menanggapi soal tidak adanya kenaikan gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2026. Ia menyebut, kenaikan gaji PNS tidak tepat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.
Pernyataan ini dinilai kontradiktif karena di saat yang sama, tunjangan anggota DPR justru meningkat. Netizen membandingkan gaji guru yang relatif rendah dengan gaji dan tunjangan anggota DPR.
Usul Gerbong Merokok di Kereta Api
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKB, Nasim Khan, mengusulkan agar PT KAI menyediakan gerbong khusus area merokok di kereta api. Ia bahkan menyarankan agar gerbong tersebut bisa sekaligus menjadi kafe.
Usulan ini mendapat penolakan keras dari masyarakat dan pihak PT KAI. Masyarakat mempertanyakan urgensi usulan tersebut dan menganggapnya tidak relevan dengan kebutuhan rakyat. PT KAI menegaskan komitmen untuk menciptakan perjalanan yang nyaman dan sehat bagi semua penumpang dengan melarang merokok di seluruh area kereta api.
Joget di Tengah Kesulitan Rakyat
Tidak hanya pernyataan, tingkah laku anggota DPR juga menjadi sorotan. Video sejumlah anggota DPR yang asyik berjoget usai rapat yang membahas kenaikan tunjangan menuai kritikan pedas. Netizen menilai, perilaku tersebut tidak pantas di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sedang sulit.
