Den Haag diguncang pengunduran diri Menteri Luar Negeri Caspar Veldkamp pada Jumat, 22 Agustus 2025, setelah upayanya menjatuhkan sanksi kepada Israel menemui jalan buntu. Keputusan ini diikuti oleh keluarnya partai Kontrak Sosial Baru, partai kanan-tengah tempat Veldkamp bernaung, dari koalisi pemerintahan. Langkah ini memperdalam kerumitan politik menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan pada 29 Oktober 2025.
Veldkamp mengungkapkan kekecewaannya atas kebuntuan di kabinet. Ia merasa tidak memiliki keleluasaan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu sebagai menteri luar negeri. "Saya merasa terhambat dalam menentukan arah yang saya yakini," ujarnya. Proposal sanksi terhadap Israel yang diajukannya telah dibahas secara mendalam, namun tidak membuahkan hasil.
Sebelumnya, Veldkamp dikenal karena kritiknya terhadap taktik Israel dalam konflik Gaza melawan Hamas. Bulan lalu, Belanda bahkan melarang masuk dua menteri sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, dengan alasan mereka menghasut kekerasan terhadap warga Palestina, mendorong perluasan permukiman ilegal, dan menyerukan pembersihan etnis di Gaza. Belanda juga merupakan salah satu negara yang menandatangani deklarasi bersama yang mengecam proyek permukiman Israel di Tepi Barat.
Perdana Menteri Dick Schoof menyatakan penyesalannya atas pengunduran diri Veldkamp dan keluarnya Kontrak Sosial Baru dari koalisi. Ia mengakui bahwa situasi di Gaza semakin memburuk dan dramatis.
Krisis politik ini terjadi di tengah kampanye pemilu, dengan pemerintah yang rapuh harus menghadapi dinamika baru. Koalisi pemerintahan Belanda telah bergejolak sejak Juni lalu, ketika Partai Kebebasan (PVV) sayap kanan ekstrem menarik diri.
Konflik di Gaza telah menyebabkan korban jiwa yang besar. Data menunjukkan puluhan ribu warga Palestina telah tewas, sebagian besar warga sipil. Serangan Hamas pada Oktober 2023 juga mengakibatkan ribuan korban jiwa, sebagian besar warga sipil.
