Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pernyataan terkait pendanaan untuk dua lembaga baru yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Kedua badan tersebut adalah Badan Industri Mineral dan Badan Otorita Pengelolaan Pantai Utara Jawa (Pantura).
Sri Mulyani menegaskan bahwa anggaran untuk kedua badan tersebut akan disiapkan dan dialokasikan. "Jika badan baru sudah terbentuk, anggarannya pasti akan dipenuhi," ujarnya singkat kepada wartawan di lingkungan Istana Kepresidenan.
Ia memastikan bahwa penyaluran anggaran untuk Badan Otorita Pantura akan segera dilakukan. Namun, Sri Mulyani belum bersedia menjelaskan secara rinci sumber dana yang akan direalokasi atau dipangkas untuk membiayai kedua badan baru tersebut. "Jika sudah dibentuk, pasti akan ada tindak lanjutnya," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah secara resmi melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) Jawa di Istana Negara. Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden nomor 76P tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan ditunjuk sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa. Sementara itu, Darwin Trisna Djadawinata dan Suhajar Diantoro menjabat sebagai wakil kepala.
Selain itu, Prabowo juga melantik Brian Yuliarto sebagai Kepala Badan Industri Mineral, sebuah lembaga baru yang juga diresmikan pada hari yang sama.
"Bapak Presiden menugaskan kami untuk menjadi Kepala Badan Industri Mineral. Badan ini nantinya akan mengelola industri material strategis yang terkait dengan industri pertahanan," ungkap Brian usai pelantikan.
Menurutnya, material mineral strategis yang terkait dengan industri pertahanan sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara. Lembaga ini juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. "Salah satunya adalah mineral, termasuk mineral radioaktif," jelasnya.
Terkait pembagian tugas dengan kementerian lain, seperti Kementerian ESDM yang selama ini menangani energi dan mineral, serta Kementerian Perindustrian yang mengatur industri, akan dibahas lebih lanjut. "Tentu saja, sebagai sesama badan negara, kami akan berkoordinasi mengenai pembagian tugas," tambahnya.
Brian meyakinkan bahwa kehadiran lembaganya tidak akan mengganggu tugas kementerian atau lembaga lain, melainkan akan membantu karena pengembangan teknologi bukanlah tugas yang mudah. "Diharapkan, muatan teknologi akan cukup besar. Perkembangan di perguruan tinggi terkait dengan mineral jarang diharapkan dapat didorong untuk diaplikasikan di industri," pungkasnya.
