Pemerintah Indonesia aktif melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) untuk mencegah penerapan tarif balasan terhadap produk impor Indonesia. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif sebesar 32% pada barang-barang asal Indonesia, termasuk tekstil dan alas kaki.
Negosiasi awal yang dijadwalkan pada 16-23 April 2025, selama masa penundaan 90 hari, belum mencapai kesepakatan final. Pembahasan intensif terus dilakukan di luar jadwal resmi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kelanjutan negosiasi ini disebabkan karena AS sendiri belum memiliki kepastian mengenai kebijakan tarif balasannya.
"Situasi di Amerika masih sangat dinamis terkait kepastian kebijakan ini, serta interaksi balasan antara Amerika dengan negara lain," ujarnya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (24/4/2025).
Indonesia terus mengembangkan strategi negosiasi, melakukan penelitian, observasi, dan memantau perkembangan kebijakan tarif Trump serta respons dari negara lain.
Pemerintah Indonesia telah mengajukan lima tawaran kebijakan perdagangan khusus kepada AS, antara lain:
- Penyesuaian tarif bea masuk untuk produk tertentu dari AS.
- Peningkatan impor dari AS, termasuk produk migas, mesin-mesin dan peralatan teknologi, serta produk pertanian yang tidak diproduksi di Indonesia.
- Reformasi di bidang fiskal (perpajakan dan kepabeanan).
- Penyesuaian non-tariff measures (TKDN, kuota impor, deregulasi Pertimbangan Teknis/Pertek di beberapa K/L).
- Kebijakan penanggulangan cepat terhadap banjir barang impor (trade remedies).
Sri Mulyani menekankan bahwa pihak Amerika menyatakan tidak ingin menciptakan krisis melalui tarif balasan, tetapi lebih fokus pada terciptanya perdagangan yang adil.
"Banyak pembahasan berfokus pada rezim perdagangan global yang adil dan reformasi World Trade Organization agar dapat mengakomodasi tekanan politik dan harapan dari semua negara anggota," pungkas Sri Mulyani.
