Ketegangan di Laut China Selatan dan Selat Taiwan menjadi sorotan dunia, mencerminkan rivalitas kekuatan militer antara Amerika Serikat (AS) dan China. AS, dengan jaringan pangkalan militer global yang luas, telah lama menjadi kekuatan dominan. Namun, China kini berupaya menantang supremasi tersebut.
Doktrin militer AS berakar pada pembangunan pangkalan permanen di lokasi strategis di seluruh dunia. Pangkalan-pangkalan ini berfungsi sebagai pusat operasi, logistik, dan proyeksi kekuatan, menopang pengaruh AS di berbagai belahan dunia.
China, dengan pertumbuhan ekonomi dan ambisi geopolitiknya, meniru model ini. Meski baru memiliki satu pangkalan resmi di Djibouti, Afrika Timur, laporan menunjukkan China aktif mencari lokasi potensial lainnya di Kamboja, Pakistan, Bangladesh, hingga Kuba.
Ekspansi militer China tak hanya terbatas pada pembangunan pangkalan. Kehadiran kapal perang di Kamboja dan dugaan stasiun penyadapan di Kuba mengindikasikan ambisi yang lebih luas, termasuk pengumpulan intelijen dan pengawasan digital.
Para analis menilai ekspansi China bertujuan untuk membangun kemampuan logistik, mendukung operasi non-tempur, dan memperkuat pengaruh geopolitik di kawasan strategis, bukan untuk konfrontasi langsung.
Saat ini, AS memiliki ratusan pangkalan militer di lebih dari 40 negara dan wilayah, menempatkan lebih dari 169 ribu personel aktif di luar negeri. Namun, dominasi ini tidak tanpa tantangan. Perubahan politik di negara tuan rumah dapat membatasi atau mengakhiri kehadiran militer AS.
Djibouti menjadi contoh menarik. Lokasinya yang strategis di jalur pelayaran utama Selat Bab-el-Mandeb, menjadikannya penting bagi keamanan global. Tak hanya AS, negara ini juga menjadi tuan rumah pangkalan militer dari tujuh negara lain, termasuk China.
Perebutan pengaruh global antara AS dan China terus berlanjut. Bagaimana kedua negara akan menyeimbangkan ambisi militer mereka di tengah perubahan lanskap geopolitik dunia menjadi pertanyaan kunci yang akan menentukan arah keamanan global di masa depan.
