Immanuel Ebenezer, atau akrab disapa Noel, mengalami kemerosotan tajam dalam kariernya. Setelah menduduki posisi strategis sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), ia kini terjerat kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3 yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Perjalanan hidup Noel terbilang dinamis. Lahir di Riau pada 22 Juli 1975, ia mengawali karirnya di Jakarta sebagai pengemudi ojek online (ojol) pada tahun 2016. Momentum politik Pilpres 2019 dimanfaatkannya dengan membentuk kelompok relawan pendukung Joko Widodo (Jokowi), yang kemudian mengantarkannya pada panggung politik yang lebih luas. Pada Pilpres 2024, ia beralih dukungan kepada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Pada tahun 2021, Noel dipercaya menjabat Komisaris Utama PT Mega Eltra, anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia. Tiga tahun berselang, tepatnya pada 21 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto menunjuknya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Selama menjabat Wamenaker, Noel meluncurkan aplikasi Laboranyawamen.id sebagai wadah pengaduan karyawan dan sarana inspeksi cepat terhadap perusahaan yang diduga melanggar aturan ketenagakerjaan. Pada pertengahan Juni 2025, ia kembali diangkat menjadi Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).
Namun, puncak karier Noel itu runtuh seketika. Pada 20 Agustus 2025, KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeretnya sebagai tersangka. Ia diduga terlibat dalam pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan nilai mencapai Rp3 miliar pada Desember 2024. Akibatnya, Presiden Prabowo memberhentikannya dari jabatan Wamenaker.
Pemerintah, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK dan berharap kasus ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pejabat negara.
Ironisnya, sebelum terjerat kasus ini, Noel dikenal sebagai sosok yang lantang menyuarakan pemberantasan korupsi, bahkan menuntut hukuman mati bagi pelaku korupsi. Penangkapannya oleh KPK menuai kritik, dengan beberapa pengamat menilai inspeksi cepat yang dilakukannya selama menjabat lebih bernuansa pencitraan ketimbang upaya pemberantasan korupsi yang substansial.
