Partai Buruh mengumumkan aksi demonstrasi serentak di seluruh Indonesia, dengan fokus utama di depan gedung DPR RI, Jakarta. Aksi ini, yang diklaim sebagai aksi damai, bertujuan untuk menyampaikan aspirasi buruh terkait enam isu krusial kepada para wakil rakyat.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa demonstrasi tidak akan dilakukan di depan Istana Kepresidenan, melainkan terpusat di gedung DPR. Aksi ini akan berlangsung tertib dan damai, dengan mengutamakan penyampaian aspirasi tanpa kekerasan.
Selain di Jakarta, aksi serupa juga digelar di berbagai daerah, termasuk Bandung, Serang, dan Surabaya, dengan melibatkan ribuan buruh dan elemen mahasiswa. Tuntutan yang disuarakan di seluruh wilayah Indonesia seragam, mencerminkan isu-isu yang menjadi perhatian utama kaum buruh saat ini.
Berikut adalah enam tuntutan utama yang dibawa massa buruh dalam demonstrasi 28 Agustus:
- Hapuskan Outsourcing dan Tolak Upah Murah: Menuntut penghapusan sistem outsourcing dan penolakan terhadap kebijakan upah murah.
- Stop PHK: Bentuk Satgas PHK: Mendesak pemerintah untuk menghentikan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan membentuk satuan tugas khusus untuk menangani permasalahan PHK.
- Reformasi Pajak Perburuhan: Menuntut reformasi sistem pajak yang lebih berpihak pada buruh, termasuk kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 7.500.000 per bulan, serta penghapusan pajak pesangon, THR, Jaminan Hari Tua (JHT), dan diskriminasi pajak bagi perempuan menikah.
- Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law: Mendesak pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa memasukkan unsur-unsur yang terkandung dalam Omnibus Law.
- Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi: Menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai upaya untuk memberantas korupsi secara efektif.
- Revisi RUU Pemilu: Redesain Sistem Pemilu 2029: Mendesak revisi RUU Pemilu dan penataan ulang sistem Pemilu untuk tahun 2029.
