Bangkok – Kabar mengejutkan datang dari Thailand. Mahkamah Konstitusi (MK) memberhentikan Perdana Menteri (PM) Paetongtarn Shinawatra karena dianggap melanggar etika terkait percakapan telepon kontroversial dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen.
Paetongtarn, yang baru berusia 39 tahun, dilantik menjadi PM termuda Thailand pada Agustus 2024. Ia adalah putri dari mantan PM Thaksin Shinawatra, penerus dinasti politik Shinawatra yang punya pengaruh besar di Thailand.
Namun, kepemimpinannya harus berakhir prematur. Pada Jumat (29/8), MK memutuskan Paetongtarn harus meninggalkan jabatannya setelah hanya menjabat selama satu tahun.
Pemicunya adalah percakapan telepon antara Paetongtarn dan Hun Sen pada Juni lalu. Rekaman suara percakapan itu bocor ke publik, mengungkap bahwa Paetongtarn terkesan tunduk pada Hun Sen, bahkan mengkritik seorang jenderal populer Thailand. Reaksi keras publik pun tak terhindarkan.
Isi Percakapan yang Mencoreng Nama Baik
Dalam percakapan yang bocor, yang terjadi saat ketegangan perbatasan Thailand-Kamboja memuncak, Paetongtarn memanggil Hun Sen dengan sebutan "paman" dan mengkritik tindakan militer negaranya sendiri dalam bentrokan yang menewaskan seorang tentara Kamboja.
Pernyataan Paetongtarn, "Jika Paman menginginkan sesuatu, katakan saja kepada saya, dan saya akan mengurusnya," menjadi sorotan utama dan inti dari kasus yang menjeratnya.
Isi rekaman itu, yang keasliannya telah dikonfirmasi oleh kedua negara, menyulut kemarahan rakyat Thailand. Semangat nasionalisme tengah tinggi terkait sengketa perbatasan, dan para pengkritik menuduh Paetongtarn mengorbankan kepentingan nasional.
Permintaan Maaf yang Tak Meredakan Amarah
Menyadari kemarahan publik, Paetongtarn meminta maaf kepada rakyat Thailand, mengakui bahwa mereka "mungkin merasa tidak nyaman atau marah". Ia berdalih bahwa pernyataannya adalah teknik negosiasi untuk meredakan ketegangan.
Namun, permintaan maaf dan penjelasan tersebut tidak mampu meredam amarah publik. Sebanyak 36 Senator Thailand mengajukan petisi ke MK, menuduh Paetongtarn tidak jujur dan melanggar standar etika.
Petisi ini berujung pada penonaktifan Paetongtarn dari jabatannya sebagai PM sejak 1 Juli lalu. Meskipun demikian, ia tetap aktif dalam kabinet sebagai Menteri Kebudayaan, jabatan yang diperolehnya usai perombakan kabinet.
Setelah penonaktifannya diumumkan, Paetongtarn kembali menyampaikan permintaan maaf, menegaskan bahwa ia tidak memiliki niat buruk dan hanya ingin menghindari pertumpahan darah.
MK: Paetongtarn Utamakan Kepentingan Pribadi
Keputusan MK pada Jumat (29/8) menyatakan bahwa Paetongtarn gagal menjunjung tinggi standar etika yang dibutuhkan seorang PM selama percakapan telepon dengan Hun Sen. MK menilai Paetongtarn lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan bangsa.
Dengan putusan ini, Paetongtarn menjadi PM kelima Thailand yang diberhentikan oleh MK sejak tahun 2008.
