Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah menyetujui resolusi yang menandai akhir dari keberadaan Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL). Keputusan ini diambil di tengah tekanan kuat dari Amerika Serikat (AS) dan Israel, yang selama ini mengkritik peran UNIFIL.
Resolusi yang disetujui secara bulat tersebut memperbarui mandat UNIFIL hingga 31 Desember 2026. Setelah tanggal tersebut, sekitar 11.000 personel UNIFIL akan ditarik secara bertahap.
UNIFIL pertama kali dikerahkan pada tahun 1978 dengan tujuan memantau penarikan pasukan Israel dari Lebanon selatan. Selama beberapa dekade, UNIFIL berfungsi sebagai zona penyangga antara pasukan Israel dan kelompok Hizbullah, serta mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak di sepanjang Garis Biru yang ditetapkan PBB. Setelah tahun 2006, mandat UNIFIL diperluas untuk mendukung Angkatan Bersenjata Lebanon (LAF) di wilayah selatan.
Israel berulang kali mendesak pembubaran UNIFIL, menuduh pasukan tersebut gagal mengendalikan Hizbullah. Serangan militer Israel di Gaza pada Oktober 2023, yang diikuti dengan serangan darat ke Lebanon selatan, semakin memperkuat tuntutan tersebut. Meskipun gencatan senjata tercapai pada bulan November, serangan udara Israel terus berlanjut, menyebabkan jatuhnya korban sipil dan kerusakan infrastruktur, termasuk pangkalan UNIFIL.
Israel menyambut baik keputusan PBB, menganggapnya sebagai berita baik yang menggantikan keberadaan pasukan internasional yang dianggap menghalangi tindakan mereka.
AS memainkan peran penting dalam proses pengakhiran UNIFIL. Di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, AS memangkas pendanaan dan mendorong penghentian misi, dengan alasan ketidakefektifan UNIFIL. Perwakilan AS untuk PBB menyatakan bahwa perpanjangan mandat ini akan menjadi yang terakhir kali didukung oleh AS.
Pejabat Lebanon mengungkapkan kekhawatiran bahwa AS sedang mempersiapkan mereka untuk menghadapi kegagalan. Sementara AS menyerukan agar Hizbullah disingkirkan dari selatan, mereka juga menarik pasukan yang selama ini membantu LAF membangun stabilitas.
Sejak gencatan senjata November, UNIFIL dan LAF telah bersama-sama membongkar sejumlah instalasi Hizbullah, termasuk terowongan dan gudang senjata. Namun, pemerintah Lebanon menegaskan bahwa tentara mereka belum siap untuk mempertahankan kendali tanpa bantuan, terutama dengan berkurangnya pendanaan internasional.
Juru bicara UNIFIL menekankan pentingnya misi tersebut dalam membantu Lebanon mendapatkan kembali otoritas di wilayah selatan. Namun, ia juga mengakui bahwa proses ini baru permulaan dan membutuhkan waktu untuk membangun pasukan yang kuat.
Para pengamat khawatir pembubaran UNIFIL dapat memicu agresi Israel lebih lanjut, mengingat Israel saat ini menduduki beberapa posisi di wilayah Lebanon yang melanggar Resolusi PBB 1701. Laporan dari Amnesty International, pejabat Lebanon, dan UNIFIL menunjukkan bahwa sebagian besar kerusakan di Lebanon selatan terjadi setelah gencatan senjata November.
