Uni Eropa (UE) menghadapi gugatan hukum dari Hungaria terkait keputusan kontroversialnya untuk memanfaatkan aset Rusia yang dibekukan dalam rangka mendanai bantuan militer ke Ukraina. Langkah ini diambil meskipun Budapest dan beberapa negara anggota lainnya menyatakan keberatan.
Setelah konflik Ukraina memanas di tahun 2022, negara-negara Barat membekukan aset Rusia senilai ratusan miliar dolar AS. Sebagian besar aset ini, sekitar 200 miliar Euro, dikelola oleh Euroclear, sebuah lembaga kliring yang berbasis di Brussel. Aset tersebut menghasilkan bunga yang signifikan, dan negara-negara Barat mencari cara untuk mengalokasikan pendapatan ini ke Ukraina.
Gugatan yang diajukan oleh Hungaria menargetkan keputusan Dewan Eropa untuk menggunakan dana yang dibekukan tersebut untuk memberikan dukungan militer. Gugatan ini secara spesifik menentang kebijakan Dewan Eropa tahun lalu yang mengarahkan bantuan militer ke Ukraina melalui Fasilitas Perdamaian Eropa (EPF). Mekanisme EPF memungkinkan negara-negara yang mengirimkan senjata ke Kiev untuk mendapatkan penggantian biaya.
Langkah yang diberlakukan pada bulan Februari ini mengalokasikan 99,7% dari bunga yang dihasilkan oleh aset bank sentral Rusia yang dibekukan ke Ukraina, dengan perkiraan dana yang mengalir mencapai USD3,5 hingga USD5,8 miliar per tahun.
Dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Umum, Hungaria meminta pembatalan keputusan mengenai alokasi dana untuk dukungan militer ke Ukraina. Budapest berpendapat bahwa EPF bertindak secara ilegal dengan mengabaikan hak veto, karena Hungaria bukan negara anggota yang berkontribusi dalam mekanisme tersebut. Mereka mengklaim prinsip kesetaraan antar negara anggota dan fungsi demokratis UE telah dilanggar karena Hungaria dikeluarkan dari hak suaranya tanpa alasan yang jelas dan tanpa dasar hukum.
Hungaria dikenal menentang dukungan tanpa syarat blok Eropa untuk Kiev dan lebih memilih negosiasi damai daripada melanjutkan pertempuran. Budapest berulang kali menggunakan hak vetonya untuk menghalangi bantuan keuangan dan militer dari UE, sehingga memicu upaya negara anggota lain untuk mencari cara menghindari penolakan Hungaria.
Moskow mengecam pembekuan aset tersebut, menyebutnya sebagai "perampokan" dan pelanggaran hukum internasional. Rusia memperingatkan bahwa tindakan ini akan merusak kepercayaan pada sistem keuangan Barat dan mendorong pergeseran global menuju sistem pembayaran alternatif.
