Isu mengenai gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menjadi perdebatan sengit di masyarakat. Kebijakan pemberian gaji dan tunjangan kepada wakil rakyat ini dinilai tidak sepadan dengan kinerja yang diharapkan.
Penghasilan resmi anggota DPR disebut-sebut telah melampaui Rp 100 juta per bulan, setelah diberlakukannya tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan. Kebijakan ini, yang menggantikan fasilitas rumah dinas sebelumnya, justru menuai kritik pedas karena dianggap tidak relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang tengah tertekan.
Besaran gaji pokok anggota DPR beserta tunjangannya telah diatur dalam surat edaran dan peraturan pemerintah. Gaji pokok anggota DPR bervariasi tergantung pada jabatan, dengan tambahan tunjangan yang juga berbeda-beda sesuai dengan posisi.
Gaji pokok Ketua DPR adalah Rp 5,04 juta, Wakil Ketua Rp 4,62 juta, dan anggota biasa Rp 4,2 juta. Nominal ini terkesan kecil, bahkan tidak jauh berbeda dengan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan menengah.
Namun, gaji pokok hanyalah sebagian kecil dari total kompensasi yang diterima anggota dewan. Mereka juga mendapatkan berbagai tunjangan, seperti tunjangan jabatan, tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, uang sidang, tunjangan asisten, hingga fasilitas listrik, telepon, dan tunjangan beras. Kombinasi tunjangan inilah yang membuat penghasilan anggota DPR membengkak menjadi Rp 55-66 juta per bulan.
Kontroversi memuncak ketika tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan resmi diberlakukan pada periode 2024-2029. Setiap anggota DPR berhak atas tunjangan perumahan, sehingga total penerimaan bulanan melonjak hingga lebih dari Rp 100 juta.
Dengan jumlah anggota sebanyak 580 orang, negara harus mengalokasikan sekitar Rp 29 miliar per bulan hanya untuk tunjangan perumahan, atau sekitar Rp 1,74 triliun selama lima tahun masa jabatan.
Masyarakat menilai kebijakan ini berlebihan. Argumen bahwa tunjangan perumahan diperlukan agar anggota dewan bisa tinggal dekat dengan kompleks parlemen dianggap tidak relevan, mengingat tingkat kehadiran anggota DPR dalam rapat seringkali rendah.
Kritik semakin keras karena keputusan ini muncul di saat pemerintah sedang gencar melakukan efisiensi anggaran negara. Di tengah kampanye penghematan belanja negara, DPR justru menambah fasilitas baru dengan beban keuangan yang sangat besar.
Kontroversi ini semakin mencuat karena kontras dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.
Gaji DPR di Negara Lain
Lalu, apakah gaji DPR RI lebih besar dibandingkan dengan anggota parlemen di negara lain, terutama negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura?
Gaji dan tunjangan parlemen di berbagai negara memang berbeda-beda. Gaji pokok anggota DPR RI mungkin yang paling kecil, tetapi dari segi tunjangan, mungkin anggota DPR RI yang paling besar. Selain itu, jika dibandingkan dengan Upah Minimum Regional (UMR) di Indonesia yang relatif kecil, perbedaan tersebut tampak semakin mencolok.
