Pemerintah Provinsi Bengkulu tengah berupaya keras mengatasi masalah keterbatasan jaringan internet yang masih menghantui sejumlah wilayahnya. Wakil Gubernur Bengkulu, Mi’an, menyoroti bahwa masih banyak area yang mengalami blankspot, atau tidak terjangkau sinyal internet.
Hal ini menjadi perhatian serius setelah kunjungan kerja ke Kabupaten Mukomuko, dimana hampir separuh jalur yang dilalui tidak memiliki koneksi internet. Kondisi ini dinilai menghambat kemajuan di era digitalisasi.
Pemerintah Provinsi Bengkulu berencana mengajukan permohonan penambahan BTS (Base Transceiver Station) kepada Kementerian Digital dan Informasi Republik Indonesia. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan masalah blankspot ini dapat diatasi secara bertahap. Ketersediaan internet yang merata sangat penting untuk menunjang pendidikan, layanan publik, dan perekonomian masyarakat.
Program prioritas berupa penyediaan internet gratis bagi masyarakat tengah disiapkan sebagai bagian dari percepatan pembangunan berbasis digital yang dicanangkan oleh Gubernur Bengkulu. Program ini akan disinergikan dengan upaya penguatan digitalisasi di desa, seperti desa digital, layanan keuangan berbasis online, dan pendataan penduduk secara elektronik.
Pemerintah Provinsi Bengkulu mengimbau pemerintah kabupaten/kota untuk aktif mendata wilayah-wilayah yang masih blankspot dan segera melaporkannya. Data yang valid akan mempermudah penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur digital yang lebih terarah dan efisien.
Dengan intervensi dari pemerintah pusat dan percepatan program yang digagas oleh Gubernur Bengkulu, diharapkan masalah blankspot dapat dikurangi secara signifikan. Pemerintah Provinsi Bengkulu meyakini bahwa internet adalah kebutuhan dasar masyarakat, bukan lagi barang mewah.
