Washington DC – Amerika Serikat semakin memperketat pintu masuk bagi warga Palestina, termasuk sang presiden, ke wilayahnya. Nyaris semua permohonan visa dari warga negara Palestina mengalami penolakan.
Pemerintahan Presiden Trump dilaporkan telah menolak dan mencabut visa sejumlah pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat. Alasan di balik tindakan ini adalah tuduhan bahwa mereka ‘merusak prospek perdamaian’, menjelang Sidang Umum PBB.
Keputusan ini berdampak langsung pada Presiden Mahmoud Abbas, yang kini tak dapat mengunjungi AS untuk menghadiri Sidang Umum PBB di New York. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengungkapkan bahwa sekitar 80 warga Palestina lainnya juga terkena dampak dari kebijakan yang diumumkan pada Jumat, 29 Agustus.
Abbas sebelumnya berencana hadir dalam Sidang Umum PBB yang diadakan setiap tahun. Tahun ini, acara tersebut dijadwalkan berlangsung pada bulan September. Ia juga dijadwalkan mengikuti pertemuan puncak yang diinisiasi oleh Prancis dan Arab Saudi, di mana Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia telah berjanji mengakui negara Palestina secara resmi.
Kantor Abbas menyatakan keterkejutannya atas penolakan dan pencabutan visa ini, dan menyebut tindakan Trump melanggar ‘perjanjian markas besar’ PBB.
Perjanjian markas besar PBB tahun 1947 mewajibkan AS untuk memberikan akses kepada para diplomat asing ke markas PBB di New York. Namun, Washington berdalih bahwa mereka dapat menolak visa dengan alasan keamanan, ekstremisme, dan kebijakan luar negeri.
Departemen Luar Negeri AS kembali melontarkan tuduhan lama, menyatakan bahwa PLO dan Otoritas Palestina gagal menolak ekstremisme dan berupaya mendorong ‘pengakuan sepihak’ atas negara Palestina.
Para pejabat Palestina membantah tuduhan tersebut, dan menyoroti bahwa perundingan yang dimediasi AS selama puluhan tahun gagal mengakhiri pendudukan Israel dan mewujudkan negara Palestina yang merdeka.
Departemen Luar Negeri AS balik menyatakan bahwa mereka mendesak PLO dan Otoritas Palestina untuk ‘secara konsisten menolak terorisme’, termasuk serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Abbas sendiri, dalam surat kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron pada bulan Juni, telah mengecam serangan Hamas dan menyerukan pembebasan sandera.
AS menyatakan terbuka untuk kembali terlibat ‘jika Otoritas Palestina/PLO memenuhi kewajiban mereka dan mengambil langkah konkret untuk kembali ke jalur kompromi yang konstruktif dan hidup berdampingan secara damai dengan negara Israel’.
Misi Palestina untuk PBB, yang terdiri atas para pejabat yang bermarkas permanen di sana, tidak terkena dampak pembatasan tersebut. PBB menyatakan akan membahas masalah visa ini dengan Departemen Luar Negeri AS sesuai dengan perjanjian markas besar PBB.
Prancis Kritik Tindakan AS
Prancis mengkritik keras AS atas penolakan visa terhadap para pejabat Otoritas Palestina, termasuk Presiden Abbas. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menegaskan seharusnya tidak ada pembatasan akses untuk Sidang Umum PBB yang dijadwalkan di New York.
Sejumlah Menteri Luar Negeri negara-negara Eropa lainnya juga menyuarakan seruan serupa, meminta AS untuk mengizinkan akses masuk bagi delegasi Palestina.
AS Tangguhkan Visa bagi Hampir Semua Warga Negara Palestina
AS kini menangguhkan persetujuan visa bagi hampir semua pemegang paspor Palestina, memperluas pembatasan visa yang sebelumnya diberlakukan untuk para pengunjung dari Jalur Gaza.
Kebijakan ini akan mencegah warga negara Palestina bepergian ke AS untuk perawatan medis, kuliah, ataupun perjalanan bisnis.
Pembatasan besar-besaran yang tertuang dalam kabel Departemen Luar Negeri AS ke misi-misi diplomatik AS di seluruh dunia pada 18 Agustus lalu akan mencegah banyak warga negara Palestina dari Tepi Barat dan komunitas diaspora Palestina untuk mendapatkan visa non-imigran. Penangguhan ini menyusul pembatasan visa yang diumumkan dua pekan lalu untuk individu-individu dari Jalur Gaza.
Langkah ini menuai kecaman dari kelompok-kelompok pro-Palestina. Data menunjukkan bahwa AS sebelumnya mengeluarkan lebih dari 3.800 visa kunjungan kepada para pemegang dokumen perjalanan Otoritas Palestina, termasuk 640 visa yang dirilis pada bulan Mei.
