Kelompok Hamas dengan keras menentang rencana yang sedang dipertimbangkan oleh mantan Presiden AS, Donald Trump, terkait pengambilalihan Jalur Gaza oleh Amerika Serikat dan relokasi penduduknya.
Laporan dari media AS menyebutkan bahwa Gedung Putih pernah mempertimbangkan sebuah rencana menjadikan Gaza sebagai wilayah perwalian AS selama setidaknya satu dekade. Tujuan utama dari rencana ini adalah mengubah Gaza menjadi pusat pariwisata dan teknologi tinggi.
Rencana tersebut juga mengusulkan relokasi, setidaknya sementara, seluruh penduduk Gaza, baik melalui kepindahan "sukarela" ke negara lain atau ke zona aman di dalam wilayah tersebut.
Bassem Naim, anggota biro politik Hamas, dengan tegas menyatakan bahwa "Gaza tidak untuk dijual" dan merupakan bagian integral dari tanah air Palestina.
Trump sebelumnya pernah mengemukakan gagasan serupa pada bulan Februari, yaitu mengubah Gaza menjadi "Riviera Timur Tengah" setelah memindahkan penduduk Palestina dan menempatkannya di bawah kendali Amerika.
Gagasan ini menuai kecaman luas dari dunia Arab, termasuk warga Palestina, yang melihat upaya pemindahan paksa sebagai pengingat akan "Nakba," peristiwa pemindahan massal warga Palestina selama pembentukan Israel pada tahun 1948.
Seorang pejabat Hamas lainnya menegaskan penolakan terhadap rencana yang menelantarkan rakyat Palestina dan mempertahankan penjajah. Mereka menganggap proposal tersebut tidak berarti dan tidak adil, serta menyatakan bahwa tidak ada detail inisiatif yang dikomunikasikan kepada Hamas.
