Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menanggapi desakan dari Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai bahwa usulan tersebut kurang tepat dan menyayangkan aspirasi itu justru datang dari kalangan purnawirawan TNI.
Menurut Paloh, tidak ada alasan kuat untuk memakzulkan Gibran karena yang bersangkutan tidak terlibat dalam skandal apapun. Ia menekankan bahwa pemilu telah usai dan pasangan presiden-wakil presiden telah terpilih serta mulai bekerja. Terlepas dari kinerja yang mungkin lemah, sedang, atau kuat, itu adalah persoalan lain.
Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan delapan tuntutan yang mencerminkan sikap mereka terhadap kondisi terkini. Salah satu tuntutan tersebut adalah mengusulkan penggantian Wakil Presiden kepada MPR, dengan alasan bahwa keputusan MK terkait Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Selain itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga menuntut:
- Kembali ke UUD 1945 asli.
- Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih (ASTA CITA), kecuali kelanjutan IKN.
- Menghentikan proyek strategis nasional (PSN) yang merugikan masyarakat dan merusak lingkungan.
- Menghentikan masuknya tenaga kerja asing China.
- Menertibkan pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai aturan.
- Merombak menteri yang diduga korupsi dan menindak pejabat yang terikat kepentingan mantan Presiden Joko Widodo.
- Mengembalikan fungsi Polri pada Kamtibmas di bawah Kemendagri.
